MANOKWARI, papuaku.com – Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere memerintahkan kepada bupati se-Papua Barat untuk memfasilitasi proses dan tahapan seleksi DPRK di tingkat Kabupaten melalui dukungan dana APBD Kabupaten sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
“Jangan sampai tidak tersedia dana di Kabupateri dan menghambat seleksi DPRK. harus ada dana APBD. Jangan sampai ada keterlambatan dalam proses seleksi DPRK,” ujarnya, Selasa (30/4/2024).
Ali Baham menekankan agar Pansel tidak merekomendasikan OAP yang terafliasi dalam parpol untuk masuk dan mengikuti proses serta tahapan Seleksi Anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan.
“Saya akan pantau dan cek hasilnya. Kalau ada ponsel yang coba-coba bermain dan lotoskan anggota DPRK yang berafiliasi dengan parpol dan menjadi caleg, rnaka akan digugurkan,” ucap Ali Baham.
Panpil harus bersikap netral dan independen, karena semua orang asli Papua yang memenuhi syarat harus diakomodir.
“Kitorang anak-anak papua harus bersatu. Duduk baik-baik dan bicarakan dengan hati. Jangan sampai berkelahi. Karena yang duduk hanya 1 dan 2 daftar tunggu. Kalau su menjabat jangan lupa saudara-saudara dibawah. Maka bicara baik-baik dan stop bakaiai,” celetuk Ali Baham.
“Mari siapkan diri dan bicara baik-baik dengan kepala suku. Karena ada waktunya bersuara dan ada waktunya berjuang, karena sekarang adalah waktunya kita berjuang untuk merasakan perjuangan tersebut. Sebab DPRK adalah pilihan hati dari pemerintah pusat untuk orang asli papua”, sambungnya.
Ali Baham menuturkan bahwa kesempatan diberikan seluas-seluasnya oleh negara kepada OAP. Sebab, Seleksi Pengangkatan tidak butuh biaya kampanye.
“Negara justru yang membiayai proses dan tahapan seleksi. Dan Sistem pengangkatan ini hanya ada di Papua. Karena mekanisme Pemilu membutuhkan biaya sangat mahal. Karena Otsus rohnya adalah Adat. Sehingga, adat juga perlu mempertimbangkan unsur agama dan unsur perempuan,” pungkasnya. (papuaku)
Pewarta : Bagus Wicaksono
