MANOKWARI, papuaku.com – Pengusaha orang asli papua (OAP) di Provinsi Papua Barat hingga kini mencapai 3.500-an pengusaha. Namun sayangnya, adanya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efesiensi anggaran menjadi catatan penting bagi pemerintah Provinsi Papua Barat.
Baca Juga : 2024, Perekaman KTP Elektronik Naik 2 Persen
Kepala Biro Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Barat, Yakub Rikhard Kiriweno mengatakan dirinya belum bisa memastikan apakah paket-paket pekerjaan di tahun 2025 ini bisa mencover begitu banyaknya pengusaha Orang Asli Papua.
“Kita kembalikan lagi kepada tiap-tiap OPD bagaimana meramu pekerjaan seperti apa dan disesuaikan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujarnya, Senin (24/3/2025) lalu.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya (Biro Barang dan Jasa) hanya menunggu data yang masuk di SIRUP dan LPSE. Per Senin 24 Maret 2025, sudah ada 30 paket pekerjaan yang masuk dalam data.
“Kita di Biro Barjas akan jemput bola di setiap OPD sehingga kita tidak menunggu,” sebutnya.
Menurutnya, pihaknya akan melakukan semua pengecekan paket pekerjaan yang masuk dan disesuaikan dengan data yang dimiliki pihak pengusaha OAP maupun pihak pemerintah daerah.
“Sehingga ada sinkronisasi data supaya kita tahu kelengkapan dokumen apa yang disiapkan,” kata Rikhard Kiriweno.
Ia mengungkapkan bahwa pengusaha orang asli Papua juga sedang melakukan pemantauan di pengadaan barang dan jasa.
“Ada berapa banyak paket yang sudah masuk. Saya minta mereka mensikronkan data dengan kita dan kembalikan lagi ke masing-masing OPD untuk paket-paket penunjukan langsung (PL),” ungkapnya.
“Jangan ada yang kerja mendahului, tetapi menunggu petunjuk,” sambungnya. (papuaku)
Pewarta : Bagus Wicaksono
 di Provinsi Papua Barat hingga kini mencapai 3.500-an pengusaha. Namun sayangnya, adanya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efesiensi anggaran menjadi catatan penting bagi pemerintah Provinsi Papua Barat.){kind=link}