MANOKWARI, papuaku.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat menerima gelontoran anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2025 sebesar Rp16,6 triliun.
Anggaran tersebut terbagi dalam transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp11,77 triliun dan belanja kementerian/Lembaga sebesar Rp4,83 triliun.
Hal tersebut disampaikan Kakanwil DJPb Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto pada penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi transfer 2025 kepada Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere melalui digital, Kamis (19/12/2024).
Ia menuturkan belanja Kementerian/Lembaga diantaranya belanja pegawai sebesar Rp1,65 triliun, belanja modal sebesar Rp1,19 triliun, belanja barang sebesar Rp1,99 triliun dan belanja bantuan sosial sebesar Rp722 juta.
Sedangkan transfer ke daerah diantaranya dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp3,94 triliun, DAK Fisiki sebesar Rp462,40 miliar, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp1,6 triliun, Insentif Fiskal sebesar Rp29,38 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,48 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp592,09 miliar, Dana Desa sebesar Rp664,61 miliar.
Ia menjelaskan bahwa alokasi dana transfer ke daerah tahun 2025 untuk 8 pemerintah daerah yakni Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar Rp3,1 triliun, Kabupaten Fakfak sebesar Rp1,2 triliun, Kabupaten Manokwari sebesar Rp1,1 triliun, Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp2,5 triliun, Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp933 miliar, Kabupaten Kaimana sebesar Rp1,1 triliun, Kabupaten Manokwari Selatan sebesar Rp750 miliar, dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar Rp852 miliar.
“Dengan penyeragan DIPA dan TKD 2025 dilaksanakan lebih awal, diharapkan masyarakat bisa merasakan manfaat dari segi perekonomian secara maksimal,” kata Purwadhi Adhiputranto.
Sementra itu, Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere mengatakan alokasi transfer ke daerah sesungguhnya sudah jelas peruntukannya. Mana bagian provinsi, mana bagian kabupaten dan mana bagian kementerian/Lembaga.
“Porsi kita sudah jelas, oleh karena itu, mari bersama-sama bersinergi berkolaborasi sebab kita memiliki wilayah yang sama, memiliki rakyat yang sama. Tinggal bagaimana masalah yang kita hadapi bisa berkolaborasi dan bersinergi untuk menyelesaikan bersama-sama,” ujarnya.
Ia melihat bahwa provinsi, kabupaten, satuan kerja, balai komunikasinya masih kurang. Untuk itu, mari bangun komunikasi dengan baik.
“Mari kita bekerja untuk kepentingan bersama menuju visi Presiden Indonesia, Prabowo Subianto,” pungkasnya. (papuaku)
Pewarta : Bagus Wicaksono
 tahun 2025 sebesar Rp16,6 triliun.){kind=link}