WONDAMA, papuaku.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat tengah gencar menangani masalah stunting dan kemiskinan ekstrem.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw M.Si bersama Ketua TP PKK, Ny. Roma Wagwanty melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Teluk Wondama, Rabu (21/6/2023) untuk menangani persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Paulus Waterpauw meminta kepada Bupati Teluk Wondama untuk memerintahkan kepala Kampung proaktif utamanya fokus pada posyandu.
“Ini menjadi penilaian dari pemerintah pusat agar penanganan stunting mulai dari kampung, distrik hingga provinsi,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data, saat ini di Papua Barat tercatat anak terindikasi Stunting sebanyak 2.659 anak. Terdiri dari Kabupaten Fakfak 904 anak, Manokwari 628 anak, Teluk Bintuni 530 anak, Kaimana 255 anak, Manokwari Selatan 147 anak, Teluk Wondama 129 anak dan 56 anak di Kabupaten Pegunungan Arfak.
“Dari data ini, kemungkinan disinyalir terdapat Kampung yang belum terdata. Oleh karena itu perlu adanya keterbukaan untuk mengatasi bersama,” sebutnya.
Waterpauw berpesan kepada Bupati agar mengingatkan kembali melalui posyandu, kader yang memahami agar bisa menyasar dari rumah ke rumah.
“Saya harap ada data dari kader-kader. Jangan ada data lain. Nanti akan saya cek,” pesannya.
Pemerintah Papua Barat menyepakati bahwa penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Ir. Hendrik S. Mambor, MM mengatakan kunjungan penjabat Gubernur Papua Barat memberikan semangat pemerintah daerah dalam menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Pemerintah Teluk Wondama telah mengalokasikan anggaran tahun 2022 dan 2023 untuk mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Kita (pemerintah) masih terkendala kurangnya sinergitas antar pihak dan juga masih terdapat sanitasi yang buruk serta sumber air bersih yang belum tersedia,” kata Bupati Teluk Wondama.
Mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem, kata Bupati terus meningkatkan program spesifik seperti edukasi pemenuhan gizi, sanitas, perubahan perilaku khusus bagi ibu hamil dan memastikan kesehatan bayi sejak dalam kandungan.
“Berdasarkan data percepatan penanganan penghapusan kemiskinan ekstrem pada Kemenko PMK, jumlah kemiskinan Ekstrem tahun 2022 sebanyak 384 KK dan jumlah jiwa sebanyak 2.339. Hasil validasi lapangan sesuai data tersebut yang layak diketegorikan sebanyak 134 KK,” katanya.
“Untuk Stunting sesuai data survei status gizi Indonesia tahun 2022, prevalensi Stunting Kabupaten Teluk Wondama sebesar 26,1 persen, turun dari tahun 2021 yang mencapai 31,2 persen. Kondisi tersebut berada diatas angka nasional yaitu 21,6 persen, dibawah angka provinsi,” katanya lagi.
Dirinya optimis dengan target tahun 2023 angka penurunan Stunting harus diupayakan lebih baik dari tahun sebelumnya.
Dalam kesempatan itu dilakukan penandatanganan komitmen bersama atasi Stunting, penyerahan Bapok dan makanan bergizi, santunan kematian oleh BPJS Ketenagakerjaan, produk olahan Hotong Roswar, Genset, dan alat kesehatan. (**/gos/red)
