MANOKWARI, papuaku.com – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat, Zainuri mengatakan lambatnya pembagian dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) akan berefek ke program kerja OPD dan pembangunan di Papua Barat.
“Kalau terlambat tentu efeknya pasti program kerja OPD dan pembangunan di Papua Barat juga melambat,” ujarnya, Senin (6/3/2023).
Menyikapi lambatnya penyerahan DPA, BPKP Papua Barat akan melihat terlebih dahulu permasalahan apa yang tengah terjadi.
“Kita lihat dulu permasalahannya apa supaya bisa kita dorong untuk dipercepat penyerahannya,” kata Zainuri.
Dirinya dalam waktu dekat akan menghadap Gubernur Papua Barat untuk mencari pokok permasalahannya ada dimana.
“Kita cari tahu dulu pokok masalahanya. Kalau sudah tahu, kita akan lakukan intervensi,” ucapnya.
Terpisah, Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw M.Si mengatakan penyerahan DPA setelah adanya perombakan pejabat eselon di lingkungan pemerintah Papua Barat.
“Setelah perombakan dan pelantikan baru kita serahkan DPA,” ujarnya. (GOS/RED)
 Papua Barat, Zainuri mengatakan lambatnya pembagian dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) akan berefek ke program kerja OPD dan pembangunan di Papua Barat){kind=link}