MANOKWARI, papuaku.com – Viral pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang beredar di media sosial menjadi sorotan Honorer Papua Barat.
Baca Juga : Sah! Awal Masuk Islam di Tanah Papua Ditetapkan 8 Agustus 1360
Dimana Mendagri Tito Karnavian dalam video viral yang beredar tersebut menyebutkan Pemprov Papua Barat tidak mengusulkan 1.715 Honorer Papua Barat menjadi tenaga ASN PPPK.
“Ada daerah yang tidak mengusulkan, tiidak ngabarin juga, Ini Pak Ali Baham nih Pj nya. Bapak nanti tanggung jawab moral 1.715 honorer mau diapain nih. Dipertahankan menjadi tenaga honorer menjadi temuan karena diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mereka (honorwr) resmi menjadi ASN PPPK. Itu yang di cita-citakan oleh honorer,” ucapnya dalam video viral tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi tidak ambil diam namun langsung menyelesaikan permasalahan tersebut.
Asisten II Setda Papua Barat, Melkias Werinussa mengatakan Bapak Pj Sekda Papua Barat bersama tim telah menemui Mendagri terkait persoalan tersebut. Untuk itu, Ia meminta pegawai tetap tenang.
“Bapak Sekda telah berangkat menemui Mendagri. Mekanisme sedang berjalan, jadi kita yang lain tenang saja,” kata Melkias Werinussa, Senin (13/1/2025).
Melkias Werinussa menjelaskan data 1.715 orang merupakan data yang diambil dari portal Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mana data itu diinput melalui BKN.
Dari hasil input itu kemudian dilakukan seleksi berkas dan banyak juga yang gugur. Sehingga data terakhir honorer yang diangkat yakni berkisar 1.002 orang.
“Jadi data yang 1.715 itu adalah data yang terinput di portal BKN itu,” ungkapnya.
“Kita sudah proses. Makanya proses terakhir itu kita dapatnya sekitar 1.002 orang itu,” singkatnya.
Lebih lanjut, Melkias Werinussa mengatakan, sebenarnya yang diminta oleh para honorer adalah proses pengangkatan dilakukan secepatnya sebab ada rasa khawatir tenaga honorer yang sesuai usia harusnya menjadi PNS malah menjadi PPPK.
“Harusnya jadi PNS. Tapi karena prosesnya lama akhirnya dia jadi PPPK. Itu yang dikhawatirkan teman-teman itu,” tegasnya.
Disisi lain ia menilai proses pengangkatan pegawai tidak gampang dilakukan. Sebab ada BAN, BKN dan Kemendagri.
“Jadi kami imbauannya ya anak-anak tenang saja. Karena kami yang mengurus. Tidak mungkin kami korbankan mereka juga,” kata Melkias Werinussa menekankan.
Lebih jauh, Melkias Werinussa menyebut jika 1.715 orang langsung diterima menjadi ASN, pihaknya tidak akan sanggup membayar.
Sebab gaji pegawai sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dari Dana Alokasi Umum (DAU).
“Dana DAU itu sekitar Rp 400 miliar. Itu sudah habis sebenarnya untuk membayar gaji. Jadi kalau mau terima semua harus ada tahapannya dan kemampuan anggaran juga harus diperhitungkan,” ucapnya.
Adapun proses pengangkatan honorer menjadi ASN disebutnya harus selesai tahun ini. Sebab pihaknya mengakui membutuhkan tenaga mengingat adanya pegawai yang pindah maupun pensiun.
Melkias Werinussa menyebut alokasi dana untuk menggaji honorer yang diangkat menjadi ASN sudah dialokasikan. Khususnya bagi sekitar 1.002 orang honorer yang akan diangkat menjadi ASN.
“Karena pegawai negeri ini kan dibayar dulu baru bekerja toh. Jadi harus ada uangnya baru kemudian bisa bekerja,” ujarnya.
“Kita tidak hanya menghitung gajinya saja. Meja dan kursi juga kita hitung karena harus ada pengadaan. Seragam juga. Itu harus diperhitungkan,” imbuh Melkias Werinussa.
Saat penyataan Mendagri itu viral, Melkias Werinussa menyebut PJ Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere juga hadir langsung.
Ia mengatakan Ali Baham Temongmere juga langsung memberikan pernyataan klarifikasi agar ada kesamaan data antara Pemprov dan Kemendagri. (papuaku)
Pewarta : Bagus Wicaksono
 Tito Karnavian yang beredar di media sosial menjadi sorotan Honorer Papua Barat.){kind=link}