MANOKWARI, papuaku.com – Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Dr. Yacob S. Fonataba, M.Si merasa geram lantaran untuk evaluasi Pj Gubernur Papua Barat, dari 106 indikator evaluasi masih banyak yang kosong.
Baca Juga : Bustam : Pemprov Papua Barat Melupakan Peran Pers
“Banyak indikator yang belum kita isi. Triwulan pertama sudah berjalan dan sekarang sudah masuk Bulan Mei. Pertanyaannya kenapa itu masih kosong?,” ujarnya saat memimpin apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur, Senin (6/5/2024).
“Pimpinan OPD, setelah apel, kita pertemuan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa adanya indikator yang kosong dimungkinkan karena ada yang baru melaksanakan program sehingga realisasi fisik di lapangan belum terinput di dalam laporan.
“Seharusnya, meskipun capaiannya misalnya 25 persen ya harus di laporkan 25 persen. Supaya bisa ada keterangan berapapun capaiannya,” jelasnya.
“Jangan tunggu sampai pekerjaan atau program selesai 100 persen,” sambungnya.
Ia menuturkan bahwa laporan ini nantinya dilaporkan ke Bappeda Papua Barat dan nanti Pj Gubernur akan lihat dan evaluasi.
Evaluasi ini, kata Yacob Fonataba. Sudah menjadi kewajiban yang telah ditetapkan Presiden melalui Kemendagri agar setiap Pj Gubernur, Bupati dan Walikota memberikan laporan setiap triwulan.
“Ini sebagai ukuran Mendagri terkait kinerja dari yang bersangkutan. Ini adalah masa transisi sehingga setiap tiga bulan dikontrol. Yang bersangkutan ini memenuhi syarat atau tidak untuk melanjutkan pekerjaan,” bebernya.
Ia menuturkan bahwa kegiatan yang dilaporkan bukan hanya sejenis seremonial melainkan juga paket-paket pekerja di setiap OPD.
Ia mengungkapkan bahwa Papua Barat pernah masuk dalam kategori terburuk dan hal itu tidak boleh terulang kembali.
“Kita pernah masuk dalam kategori terburuk dan tidak boleh terulang lagi. Kita harus sesuai koridor karena anggaran kita terus berjalan untuk mendapatkan anggaran di 2025,” pungkasnya. (papuaku)
Pewarta : Bagus Wicaksono
