MANOKWARI, papuaku.com – Pj Sekretaris Daerah Papua Barat, Dr. Yacob S. Fonataba, MSi menyebutkan bahwa lahan perkebunan Susweni Distrik Manokwari Timur yang berada di areal sekitar rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat memiliki dampak ke masyarakat.
Baca Juga :Â Mahasiswa dan Ormas Desak Usut Dugaan Lahan Susweni dan Ruas Jalan di Kaimana-Wondama
“Pernyataan yang menyebutkan bahwa agar menghentikan aktivitas lahan perkebunan Susweni karena tidak berdampak ke masyarakat, itu tidak benar. Pernyataan itu tidak mendasar,” ujarnya, Rabu (24/4/2024).
Ia menjelaskan bahwa lahan perkebunan Susweni memiliki dampak ke masyarakat seperti ketahanan pangan, perekonomian masyarakat dan sebagainya.
Yacob Fonataba menuturkan bahwa pelaksanaan pembukaan lahan Susweni di tahun 2022 lalu merupakan intruksi dari Presiden, Joko Widodo mengingat ketika itu sedang terjadi gejolak dunia yang berkepanjangan mulai dari perang Rusia-Ukraina kemudian perang Israel-Palestina yang membuat perubahan secara global.
Oleh karena itu, guna mengantisipasinya Presiden Joko Widodo memerintahkan setiap daerah untuk melakukan intervensi sumber pangan lokal agar stabilitas ketahanan pangan dan juga inflasi tetap terjaga.
Tak hanya itu, ketika itu juga terjadi perubahan iklim yang ekstrem sehingga terjadinya penurunan produksi beras.
“Mengantisipasi kondisi tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan untuk mencegah keadaan pertanian yang terpuruk, sehingga pemerintah daerah, TNI-Polri dan masyarakat perlu melakukan antisipasi penyediaan stok bahan pangan di daerah masing-masing,” bebernya.
Berdasarkan Intruksi Presiden, kata Yacob Fonataba. Pj Gubernur Papua Barat ketika itu, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, MSi merumuskan kebijakan untuk menindaklanjuti arahan Presiden dalam antisipasi inflasi dan kerawanan bahan pangan.
“Ketika itu, Bapak Paulus Waterpauw memerintahkan untuk memanfaatkan lahan tidur milik Pemerintah Provinsi Papua Barat yang ada di sekitar rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur di Susweni sebagai kebun lahan sumber,” kata Yacob Fonataba.
Ia mengungkapkan bahwa sebelum pembukaan lahan perkebunan Susweni, telah dilakukan uji secara ilmiah bersama tim pakar dari Faperta UNIPA sebagai bahan acuan teknis pengelolaan lahan.
“Untuk pembukaan dan pembersihan lahan di perkebunan Susweni seluas 43 hektar, pemerintah melibatkan masyarakat sekitar yang terhimpun sebagai warga Jemaat GKI Susweni,” ungkapnya.
Kemudian, kata Yacob Fonataba. Lahan perkebunan Susweni yang telah dibersihkan dan dikelola oleh OPD Pemerintah Papua Barat serta instansi lainnya seperti Bank Indonesia, TP PKK Papua Barat, KNPI, Karang Taruna, Penyuluh Pertanian, masyarakat dan sebagainya seluas 4 hektar.
“Hingga kini perluasan lahan dari sebelumnya 4 hektar masih terus berlanjut hingga nantinya seluas 43 hektar,” katanya.
“Tak hanya itu, Kerja sama dengan Universitas Papua juga terus berlangsung yang menjadikan lahan perkebunan Susweni sebagai Eko Edukasi dan Eko Wisata,” katanya lagi.
Yacob menegaskan bahwa kalau dibilang tidak berdampak ke masyarakat, itu hal yang tidak benar sebab hasil panen seperti cabai, tomat, terong, kacang panjang, mentimun, labu, jagung dan beberapa jenis umbi-umbian telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Masyarakat yang terlibat ikut memanen hasil kebun sebagai bahan konsumsi pangan tetapi juga dapat dijual untuk menambah penghasilan keluarga,” tegasnya. (papuaku)
Pewarta : Bagus Wicaksono
