BANDUNG, papuaku.com – Balai Guru Penggerak (BGP) Papua Barat mengikuti koordinasi kebijakan program Indonesia Pintar pada 3-5 Desember 2023 di Bandung.
Kepala BGP Papua Barat, Tuning Supriyadi, MPd mengatakan kegiatan tersebut guna menjadi program Indonesia pintar tahun 2024. Oleh karena itu, perlu koordinasi antar instansi terkait.
“Salah satu langkah yakni dengan melaksanakan kegiatan Koordinasi Kebijakan Program Indonesia Pintar dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT),” ujarnya.
Ia menyebutkan kegiatan tersebut diikuti sebanyak 183 dari perwakilan BGP dan BBGP se Indonesia.
“Tujuannya untuk merancang peran serta UPT di lingkungan Kemdikbudristek di daerah yang meliputi BBPMP, BPMP, BBGP, dan BGP dalam pelaksanaan sosialisasi dan monitoring pelaksanaan PIP,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Puslapdik Kemendikbudristek, Dr. Abdul Kahar, M.Pd. dalam arahan dan pembukaan acara menyampaikan bahwa Program indonesia Pintar sebagai salah satu bentuk jaring pengamanan sosial guna menjamin hak warga negara mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.
“Jangan sampai anak-anak kita tidak bersekolah karena faktor biaya,” katanya.
Ia mengungkapkan berdasarkan data per 30 November 2023, terdapat 4,7 juta siswa belum melakukan aktivasi rekening.
Tak hanya itu, ditemukan pula penyalahgunaan dana PIP salah satunya dengan melakukan pencairan secara kolektif menggunakan surat kuasa palsu.
“Pelaksanaan PIP Tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan Tahun sebelumnya, hanya saja terdapat beberapa perubahan kebijakan dan peraturan PIP di antaranya data P3KE sebagai sumber dan penetapan PIP, pelibatan lembaga kemdikbudristek di daerah serta belum optimalnya peran Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota,” bebernya.
Menurutnya, tugas UPT melakukan rakor dengan sekolah-sekolah serta kerjasama dengan unit pelayanan terkait.
“Dari data tersebut juga diketahui khususnya untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya jumlah rekening belum aktif sebanyak 19.328,” pungkasnya. (gos/red)