SORONG, papuaku.com – Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat untuk terus mengawal penyelenggaraan daerah otonomi baru (DOB).
“Terutama dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran,” ujarnya, Selasa (26/9/2023).
Tak hanya itu, BPKP juga mengawal dalam peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP) daerah.
“Kita masih keterbatasan SDM, baik jumlah, kapasitas maupun kualitasnya, pembinaan, pendampingan dan asistensi oleh BPKP sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi PBD,” sebutnya.
Mengingat Papua Barat Daya masih Daerah Otomi Baru, Ia berharap BPKP sebagai APIP terus melakukan pengawalan atas program program strategis Provinsi Papua Barat Daya dan melakukan pembinaan, pendampingan, asistensi dan bimbingan teknis kepada kami.
Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat, Lepot Setyanto mengatakan pada prinsipnya BPKP siap membantu, bekerja sama dan mendukung penyelenggaraan DOB Papua Barat Daya, terutama dalam peningkatkan tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih baik dan bersih.
“Kami membutuhkan dukungan berupa komitmen dari pimpinan daerah dan jajaran untuk mau mewujudkan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan secara lebih baik, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
“Sehingga hadirnya Provinsi Papua Barat Daya dapat memenuhi harapan dan tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Barat Daya,” sambungnya.
Ia menyampaikan BPKP sedang melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran pada seluruh pemerintah daerah di Papua Barat Daya.
Pelaksanaannya, akan terfokus pada lima sektor yaitu pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan peningkatan daya saing pariwisata.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya melakukan pertemuan dengan Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam rangka perkenalan pejabat baru BPKP sekaligus menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Semester I Tahun 2023. (rls/gos/red)
 Papua Barat untuk terus mengawal penyelenggaraan daerah otonomi baru (DOB).){kind=link}