MANOKWARI, papuaku.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPR Papua Barat, Senin (11/9/2023).
Sebelumnya, DPR Papua Barat pada Jumat (8/9/2023) malam melaksanakan rapat terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Gubernur empat terhadap Raperda APBD dan non APBD 2023.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPR Papua Barat.
Penjabat Gubernur Papua Barat menjabarkan 10 poin jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi.
Pertama, tentang dukungan anggaran untuk rekrutmen DPR Otsus yang mana pemerintah menyepakati menjadi prioritas.
“Dukungan anggaran sangat penting sebab tahapan rekrutmen DPR Otsus bersamaan dengan pemilu legislatif tahun 2024,” ujarnya.
Kedua, tentang dukungan anggaran untuk penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada inspektorat Papua Barat.
Ia mengatakan telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai program dengan rasio anggaran sebesar 0,71 persen dari besaran APBD.
“Saya berharap anggaran ini meningkatkan Monitoring for Corupption Prevention (MCP) Papua Barat,” katanya.
Ketiga, tentang dukungan anggaran untuk proses pembahasan dan pembentukan peraturan daerah. Pemerintah telah menambah alokasi anggaran dalam APBD Perubahan.
“Kami mendorong terbentuknya pergub tentang pengadaan barang dan jasa,” kata Waterpauw.
Keempat, tentang pengalokasian anggaran pada dinas pemuda dan olah raga Papua Barat, dan pemberian bonus kepada atlet pada PON XX tahun 2021.
Pemerintah telah memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih kontingen peraih medali pada PON XX dan paralimpiade tahun 2021.
Tak hanya itu, mengalokasikan anggaran untuk para PON dan PON Aceh-Sumut 2024 mendatang.
“Kami mohon pertimbangan pimpinan dan anggota dewan terkait besaran serta kelangsungan dan konsistensi kebijakan. Serta dampaknya terkait pemberian bonus atlet pada PON dan iven kejuaraan lainnya,” ucapnya.
Kelima, tentang dukungan anggaran untuk monitoring dan evaluasi hibah. Paulus Waterpauw menyepakati anggaran tersebut menjadi prioritas.
“Kegiatan monitoring dan evaluasi secara efektif dilaksanakan dimulai pada bulan Januari 2024, dan masuk dalam APBD induk 2024,” terang Waterpauw.
Keenam, tentang dukungan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan bencana. Pemerintah daerah telah mengalokasikan dukungan anggaran pada badan penanggulangan bencana daerah Papua Barat.
“Anggaran ini untuk kesiapsiagaan dan pencegahan dalam penanganan El Nino-Lanina,” bebernya.
“Dukungan lainnya yakni berupa pengadaan mobil Damkar dan mobil tangki penyuplai air,” imbuhnya.
Ketujuh, tentang dukungan anggaran untuk percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim.
Pemerintah Papua Barat telah mengambil langkah nyata dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Inspektorat Jenderal Kemendagri memberikan apresiasi terhadap aplikasi eKeriting,” jelasnya.
Ia menyebutkan langkah tersebut didukung dengan pergeseran anggaran terfokus pada pengalokasian anggaran yang lebih efektif.
“Provinsi Papua Barat dapat mencapai target zero kemiskinan ekstrem dan angka stunting di bawah 14 persen,” sebutnya.
Kedelapan, tentang dukungan anggaran untuk pemberdayaan sumberdaya alam bidang ekonomi dan wisata (ekowisata).
Pemerintah daerah sepakat dan telah mengalokasikan anggarannya, antara lain pelestarian dan penataan hutan wisata alam gunung meja, pemanfaatan lahan kawasan perumahan jabatan gubernur di Susweni sebagai kebun lahan sumber bahan yang akan menjadi obyek ekowisata dan eko edukasi.
“Kami berharap dalam waktu dekat dapat dicapai perjanjian kerjasama (PKS) antara Gubernur Papua Barat dengan Kementerian Kehutanan (Balai konservasi sumber daya alam),” kata Waterpauw.
Kesembilan, tentang dukungan anggaran untuk pembangunan gedung kantor perpustakaan dan arsip daerah yang representatif.
“Kita telah alokasikan anggaran untuk perencanaan pengadaan tanah gedung kantor perpustakaan dan arsip daerah yang representatif,” sebutnya.
Kesepuluh, tentang dukungan pengisian pejabat definitif pada setiap perangkat daerah dan sesuai eselonisasi jabatan.
“Kami telah melaksanakan tahapan–tahapannya sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
saat ini, kata Waterpauw pemerintah daerah telah membuka seleksi terbuka sekretaris daerah Provinsi Papua Barat.
“kami mendorong semangat merit system dalam manajemen kepegawaian di Pemerintah Provinsi Papua Barat, tidak ada lagi pejabat yang bertahun-tahun dalam jabatannya tanpa dilakukan uji kompetensi dan evaluasi kinerja secara menyeluruh,” pungkasnya. (gos/red)
 Papua Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPR Papua Barat, Senin (11/9/2023).){kind=link}