MANOKWARI, papuaku.com – Kepala Dinas Kehutanan, Hendrik Runaweri mengatakan terdapat 3 isu Kehutanan yang menjadi dalam pembahasan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis), Senin (22/5/2023).
Ketiga isu tersebut yakni berupaya meningkatkan sumber daya Manusia, peningkatan ekonomi masyarakat, dan berperan dalam perubahan iklim.
“Pemerintah daerah sedang berupaya menata ulang perencanaan pengelolaan hutan,” ujarnya.
Ia meminta saat Rakornis tetap terfokus dalam membuat hutan lestari, sejahterakan rakyat dan kembangkan sumber daya manusia yang unggul dari segi kualitas.
“Kembalikan peran hutan sebagai sumber kesejahteraan dan pencegahan pemanasan global,” pintanya.
Menurutnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya telah menargetkan serapan emisi gas rumah kaca di sektor Kehutanan pada tahun 2030 lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepas.
“Hal ini telah dijabarkan dalam program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” katanya.
“Hutan berperan dalam menjaga perubahan iklim global,” katanya lagi.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Nico Untung Tike yang mewakili Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw M.Si mengatakan setelah adanya pemekaran Papua Barat Daya, Pendapatan Asli daerah di sektor Kehutanan akan turun secara drastis.
Oleh karena itu, perlu kerja keras guna memaksimalkan potensi Kehutanan yang ada di 7 kabupaten.
“Saat ini menyisakan 8 UPTD yang tersebar di 7 kabupaten penghasil PAD,” ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut Nico Tike, luasan cakupan hutan di Papua Barat juga mengalami penurunan yang mana sebelumnya seluas 9,7 juta hektar menjadi 6,2 juta hektar.
“Dari segi rentan kendali sangat menguntungkan untuk pengawasan, namun dari segi PAD mengalami penurunan yang drastis,” katanya.
“Dengan luas hutan yang kita miliki saat ini kita akan lebih fokus dalam pengawasan kawasan hutan, serta dalam penyusunan rencana kerja kehutanan Provinsi Papua Barat,” katanya lagi. (gos/red)
, Senin (22/5/2023).){kind=link}