BINTUNI, papuaku.com – Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si memimpin langsung rapat bersama organisasi perangkat daerah guna penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, Jumat (14/4/2023).
Paulus Waterpauw mengatakan prevalensi stunting dan angka kemiskinan ektrem pada sejumlah daerah masih tinggi, hal ini menjadi atensi khusus pemerintah Papua Barat.
“Masalah stunting dan kemiskinan ekstrem merupakan perintah langsung dari presiden sehingga bersama OPD terkait kita segera ambil langkah cepat,” ujarnya.
Ia menyebutkan angka prevalensi stunting Papua Barat masuk dalam urutan kelompok rendah.
“Ada banyak faktor yang menyebabkan, namun mengingat dua hal ini adalah kebijakan presiden sehingga Pemprov Papua barat siap menjalankan,” sebutnya.
Semua daerah di Papua Barat masuk dalam zona merah kemiskinan ekstrem dan stunting.
Ia mengungkapkan bahwa Bintuni merupakan daerah penghasil dan memiliki PAD besar. Selain itu, Bintuni juga sebagai penghasil gas nomor dua di Indonesia namun Stunting dan miskin ekstremnya tinggi di Papua barat.
“Ada apa?,” katanya menanyakan.
Untuk itu, Paulus Waterpauw meminta para pimpinan di Kabupaten Bintuni agar menurunkan kemiskinan ekstrim dan stunting yang sangat tinggi.
Sementara itu. Kepala Bappeda Teluk Bintuni Alimudin mengungkapkan masalah-masalah stunting di wilayahnya yakni kurang gizi dan pola asuh orang tua dan faktor ekonomi.
“Perlu adanya kerjasama segala stakeholder, termasuk LNG Tangguh,” ujarnya.
“Untuk itu perlu intervensi provinsi,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat harus melakukan intervensi dan pendekatan untuk CSR di BP Tangguh. (**/RED)
 Drs. Paulus Waterpauw, M.Si memimpin langsung rapat bersama organisasi perangkat daerah guna penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, Jumat (14/4/2023).){kind=link}