JAYAPURA, papuaku.com – Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Papua Barat mengikuti kegiatan advokasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) regional 2 tahun 2024 di Jayapura, Selasa (27/8/2024).
Baca Juga : BGP Papua Barat Ikuti Rakor Rapim B Tahap V
Ketua Panitia, Dian Sprtiany Subagio mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait prinsip dan kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Kemudian penguatan pemahaman implementasi kurikulum merdeka terkait pembelajaran dan asesmen, praktik baik implementasi kurikulum merdeka.
Selanjutnya, Optimalisasi komunitas belajar (kombel), Pembelajaran berpusat kepada peserta didik, dan Penyusunan rencana tindak lanjut (RTL).
Widyaprada Ahli utama Ditjen Paud Dikdasmen Kemendikbud Ristek, Harris Iskandar, Ph.D dalam sambutanya menyampaikan Kurikulum merdeka hadir sebagai jawaban atas proses pembelajaran kita yang dalam 2 (dua) dekade terakhir belum berdampak positif dan cenderung stagnan.
Hal ini terbukti dengan hasil PISA dari tahun 2000 sampai 2020, hasil PISA belum menunjukkan grafik positif dan cenderung stagnan serta masih dibawah standar kompetensi minimum yang diharapkan.
“Hasil evaluasi dari PSKP mengenai Implementasi Kurikulum Merdeka mengkonfirmasi bahwa 74 persen penerapan IKM masih kurang dalam proses pembelajaran,” ujarnya.
Dengan demikian, 50 persen guru belum mengimplementasikan pembelajaran yang beragam dan belum menerapkan pembelajaran terdiferensiasi.
“Bahkan pada guru penggerak belum terdeteksi pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi sebagaimana yang diharapkan,” katanya.
Untuk itu, Ia mengingatkan untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dimana pembelajaran dilakukan dengan menerapkan prinsip pembelajaran pembelajaran terdiferensiasi disesuaikan dengan tumbuh kembang murid. (papuaku)
Pewarta : Bagus Wicaksono
 Provinsi Papua Barat mengikuti kegiatan advokasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) regional 2 tahun 2024 di Jayapura, Selasa (27/8/2024).){kind=link}