MANOKWARI, papuaku.com – Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw M.Si meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah Papua Barat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kampung-kampung.
Menjawab hal tersebut, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHBun) Papua Barat, Dr. Yacob S. Fonataba, M.Si mengatakan akan berkolaborasi dengan beberapa OPD yakni DPMK, Peternakan, Ketahanan Pangan, Dinas Sosial.
Selain itu, pihaknya juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di kampung-kampung.
“Misalnya di Oransbari, masyarakat di wilayah tersebut konsentrasi untuk apa, sehingga kita sesuaikan kebutuhannya,” ujarnya, Selasa (15/8/2023).
Kemudian, kata Yacob S. Fonataba dilihat juga komoditi pertanian. Hal ini menjadi faktor penentu untuk menentukan alat mesin pertanian.
“Jadi tidak bisa kita sama ratakan. Kalau kita berikan alat tanam padi sedangkan petani tidak tanam padi. Kita kasih sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
“Dilihat juga dengan tekstur lahannya. Misalnya lahan kering, kita bisa berikan kultivator atau hand traktor,” katanya lagi.
Ia menyebutkan jika dari TPHBun memiliki dana yang kurang, bisa melalui dana pemerintah yang ada di DPMK atau yang lain untuk melengkapi.
Senada, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Legius Wanimbo mengatakan untuk DPMK dari sisi pemberdayaan petani.
Ia menyebutkan bahwa sesuai instruksi Gubernur Papua Barat harus lebih banyak ke kampung-kampung.
“Kalau kita berdayakan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi di kampung bisa tumbuh. Sehingga berdampak pada stunting dan kemiskinan ekstrem,” sebutnya.
Ia menuturkan bahwa masih banyak hal yang bisa dilakukan di kampung-kampung. Oleh karena itu, akan kurangi perjalanan dinas ke luar daerah kalau tidak terlalu urgent.
“Kita akan lebih banyak turun ke kampung-kampung,” pungkasnya. (gos/red)