MANOKWARI, papuaku.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat konsisten melakukan pengawasan bantuan langsung tunai (BLT) akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Zainuri mengatakan pengawasan penyaluran bantuan langsung tunai dari Kementerian Sosial melalui Kantor Pos Manokwari untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan penyaluran sesuai dengan prosedur.
“Melalui kantor pos kemarin kita turun untuk melihat berapa yang sudah penyalurannya antara lain di Manokwari, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan,” ujarnya, Kamis (27/10).
Ia menjelaskan penyaluran penyaluran bantuan langsung tunai akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak di Kantor Pos Manokwari mengalami keterlambatan daripada wilayah lain di luar Papua Barat sebab letak geografis yang lebih sulit.
“Khususnya Kantor Pos Manokwari penyalurannya sedikit terlambat akibat letak geografis,” jelasnya.
Ia mengungkapkan BPKP Papua Barat menyiapkan jajaran auditor dalam melakukan pengawasan sesuai petunjuk teknis. Pengawasan BPKP melihat dari sisi tata kelola dan basis data penerima bantuan.
“Menteri Sosial, Tri Rismaharini sempat menyinggung soal keterlambatan di Papua Barat khususnya Kantor Pos Manokwari sehingga kita melakukan pengawalan dan melihat langsung pembagiannya,” ungkapnya.
Hingga kini, lanjut Zainuri penyaluran bantuan langsung tunai akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak di Kantor Pos Manokwari sudah hampir 90 persen. Khusus di Pegunungan Arfak mengalami perbedaan dengan Manokwari. Penyaluran di Pegunungan Arfak secara kolektif karena kesulitan lokasi.
“Penyalurannya melalui tokoh agama didampingi kepala distrik, kepala kampung, Kapolres dan Dandim,” ucap Zainuri.
Ia menyebutkan bantuan langsung tunai yang menjadi pengawasan BPKP tidak hanya penyesuaian harga bahan bakar minyak, melainkan ada pula bantuan dari pemerintah daerah dan dana desa. Tujuan pengawasan tersebut untuk mendapatkan informasi progres penyaluran.
“Seperti turun berapa dari Kementerian Sosial, penyalurannya berapa. Kemudian, secara sampling melihat dari sisi ketepatan jumlah, ketepatan sasaran dengan melakukan pengawasan secara sampling ke lokasi. Baik dari kabupaten sampai ke desa,” sebutnya. (RED)