MANOKWARI, papuaku.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat menyerahkan laporan hasil pengawasan (LHP) semester I tahun 2023 di Lobi Kantor Gubernur, Rabu (9/8/2023).
Laporan tersebut diserahkan langsung kepada Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si saat coffee morning bersama Forkopimda.
Kepala BPKP Papua Barat, Zainuri mengatakan pada penyerahan laporan hasil pemeriksaan, menyarankan agar pemerintah Papua Barat untuk memperbaiki perencanaan dan penganggaran.
“Kita sarankan seperti itu, dan kita siap membantu OPD di lingkungan Pemerintah Papua Barat,” ujarnya.
Ia menjelaskan laporan tersebut merupakan hasil dari pengawasan dari berbagai sektor dan salah satunya mengenai stunting.
“Percepatan Penurunan Stunting menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Menurutnya, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Papua Barat mencapai 30 kali pada 2022. Prevalensi balita stunting Papua Barat ini meningkat 3,8 poin dari tahun sebelumnya sebesar 26,25.
Tak hanya itu, Zainuri menyampaikan pentingnya komitmen dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak untuk mempercepat penurunan angka stunting di Provinsi Papua Barat.
Selain Stunting yang menjadi pembahasan, penyerahan aset dari Provinsi Papua Barat ke Papua Barat Daya juga harus cepat dituntaskan.
“Mulai dari P3D untuk daerah otonomi baru,” katanya.
“BPKP siap membantu pemda untuk melakukan inventarisasi aset sehingga masalah aset terbengkalai dan aset tidak tercatat bisa segera teratasi,” imbuhnya. (rls/gos/red)
 Papua Barat menyerahkan laporan hasil pengawasan (LHP) semester I tahun 2023 di Lobi Kantor Gubernur, Rabu (9/8/2023).){kind=link}