MANOKWARI, papuaku.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI membahas Studi Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Singkat (PPSA) XXIV Tahun 2023, Senin (10/7/2023).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw M.Si di ruang rapat multimedia lantai III Kantor Gubernur.
Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Utama Lemhanas RI, Komjen Pol Rudi Sufahriadi bersama rombongan, Ketua KPU Papua Barat, Ketua Bawaslu Papua Barat, Kajati Papua Barat, dan para pimpinan OPD.
Paulus Waterpauw mengatakan pemerintah Papua Barat siap mendukung dan melengkapi dari tujuan PPSA XXIV.
“Kami siap mendukung SSDN PPSA Lemhanas RI tahun 2023,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lemhanas RI melalui Sekretaris Utama, Komjen Pol. Drs. Rudy Sufahriadi mengatakan program ini merupakan pemantapan pemimpin tingkat nasional yang bermoral dan beretika, berkaraktet, negarawan, berwawasan kebangsaan berfikir strategis dan terampil memecahkan masalah dalam lingkup nasional, regional dan global.
“Program pendidikan singkat ini pelaksanaannya selama 6 bulan dengan komposisi peserta yang terdiri dari TNI, Polri, ASN, dan non ASN,” ujarnya.
Ia menyebutkan program kali ini merupakan salah satu kegiatan utama pendidikan para pimpinan nasional. Pendidikan ini berupa kunjungan Studi untuk mempelajari, memahami dan mengkaji potensi dan berbagai permasalahan yang dihadapi di daerah.
“Ditinjau dari aspek Aspagatra yakni geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan dari sudut pandang ketahanan nasional,” sebutnya.
Ia berharap bisa memperoleh wawasan serta pengalaman yang lebih komprehensif baik secara teori maupun praktek.
“Sadar nilai-nilai kebangsaan, mengerti dan memahami krisis yang dihadapi baik dalam skala daerah atau nasional dalam bentuk geopolitik,” harapnya.
Menurutnya, syarat terwujudnya postur pemimpin masa depan yang handal dan profesional bisa memahami tentang tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan.
SSDN PPSA, kata Rudy berlangsung selama 5 hari pada 10-14 Juli 2023 yang dilaksanakan per provinsi yakni Kalimantan Selatan, Bengkulu, DI Yogyakarta dan Papua Barat.
“Papua Barat terpilih dengan harapan dapat mengetahui tata kelola pemerintah daerah dan permasalahan yang dihadapi sehingga memiliki gambaran tentang tata kelola pemerintah daerah yang berkaitan dengan ketahanan nasional,” katanya.
“Peserta SSDN PPSA akan mengunjungi beberapa instansi dan objek strategis yang berpotensi sebagai aset nasional,” katanya lagi. (gos/red)
 bersama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI membahas Studi Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Singkat (PPSA) XXIV Tahun 2023, Senin (10/7/2023).){kind=link}