MANOKWARI, papuaku.com – Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat, Ir. Yohnly Edison Sulla, MM di Manokwari, Selasa (9/5/2023) mengatakan peralihan SMA dan SMK dari provinsi ke kabupaten tidak mempengaruhi mutu pendidikan di Papua Barat.
Peralihan SMA dan SMK dari provinsi ke kabupaten sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 106 tahun 2021.
“Semangat satuan Pendidikan di tingkatan SMA dan SMK dalam pelaksanaan sudah berjalan normal,” ujarnya.
“Peserta didik sangat bersemangat dalam proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan saat ini,” ujarnya lagi.
Ia menuturkan meski mengalami peralihan, mutu pendidikan semakin meningkat dari baik menuju ke lebih baik.
Ia juga menyebutkan bahwa implementasi kurikulum merdeka memberikan dampak bagi peningkatan mutu pendidikan.
“Perbedaannya sangat terasa dengan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka,” sebutnya.
Ia berharap sekolah yang belum melaksanakan implementasi kurikulum merdeka bisa mendaftarkan sekolahnya.
“Di tahun 2024 nanti, kurikulum merdeka akan menjadi kurikulum nasional,” katanya.
Edison Sulla mengakui bahwa implementasi kurikulum merdeka tidak menjadi kewajiban bagi tiap sekolah.
Namun jika sudah ada penetapan menjadi kurikulum nasional, otomatis yang belum mengimplementasikan kurikulum merdeka akan kelabakan.
“Kalau sudah menggunakan implementasi kurikulum merdeka, jangan lagi menggunakan pola-pola lama seperti kurikulum 94 dan sebagainya,” tutupnya. (gos/red)
 Papua Barat, Ir. Yohnly Edison Sulla, MM di Manokwari, Selasa (9/5/2023) mengatakan peralihan SMA dan SMK dari provinsi ke kabupaten tidak mempengaruhi mutu pendidikan di Papua Barat.){kind=link}