MANOKWARI, papuaku.com – Petani di Kampung Desai Distrik Prafi, Manokwari, Senin (6/2/2023) melakukan panen raya, hasil penanaman bersama Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dan Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw MSi pada 25 Oktober 2022.
Pada panen raya tersebut, turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat yang mewakili Pj Gubernur Papua Barat, Kepala BPS Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia, SE, MSi, Kepala Dinas TPHBun, Dr. Yacob S. Fonataba M.Si, Kepala Balai Standardisasi Instrumen Pertanian UPT Kementan di Papua Barat, Dr. Asser Rouw, M.Si, Penyuluh Pertanian, Carko, SSt.
Melkias mengatakan saat ini baru mengusahakan lahan seluas 886,5 hektar di Distrik Prafi dan kita akan tingkatkan hingga 1000 hektar sesuai perintah dari Menteri Pertanian waktu lalu.
“Kita harus memiliki rasa tidak puas sehingga mendorong untuk peningkatan produktifitas dari petani. Potensi produksi perlahan-lahan naik dan memenuhi kebutuhan beras di Manokwari atau Papua Barat,” ujarnya.
Ia menyebutkan kebutuhan pasar di Manokwari sangat besar, selisih perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan beras sangat besar, sehingga kita perlu mendatangkan dari luar Papua Barat.
“Kami yakin usaha budidaya padi di Prafi, Manokwari akan menghasilkan produksi yang tinggi maka bisa memenuhi beras di Papua Barat,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia mengatakan hasil perhitungan ubinan luasan panen sebesar 1 hektar atau 3,5 petak menghasilkan 5 ton gabah kering panen (GKP).
“Untuk varietas unggulan, baru tahap percobaan seluas 1 hektar yang menghasilkan 8 ton gabah kering panen,” ujarnya.
Ia menuturkan hasil tanam pada bulan Oktober sangat baik dan cukup untuk konsumsi beras bagi masyarakat meskipun konsumsi kita lebih besar daripada produksi.
“Kebijakan pemerintah untuk memperhatikan sektor ini sehingga ada perkembangan yang berarti pada sektor pertanian secara khusus subsektor tanaman padi,” tuturnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Dr. Yacob S. Fonataba MSi mengatakan kebijakan Pj Gubernur Papua Barat dalam membuka lahan tidur, untuk dipergunakan kembali sebagai lahan pertanian sebagai sarana budidaya tanaman untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat di Papua Barat.
“Kebijakan Gubernur memberikan isyarat untuk mempersiapkan langkah-langkah penting dalam rangka lumbung pangan apabila terjadi krisis pangan,” ujar Yacob.
Pihaknya juga memperhatikan terjadinya perubahan iklim yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga memperkecil penggunaan bahan Anorganik untuk mengurangi efek gas rumah kaca.
“Kita kurangi bahan-bahan seperti pupuk yang terbuat dari bahan kimia dan lebih banyak menggunakan bahan organik,” kata Yacob.
Terpisah, Penyuluh Pertanian yang juga bagian dari BumDes Mulya Bersama, Carko SSt mengatakan BumDes sudah melayani beras untuk ASN Pemerintah Manokwari setiap bulannya.
“Sisa dari hasil panen yang Pemerintah Manokwari ambil untuk jatah beras, petani bisa menjual ke masyarakat umum,” kata Carko.
Ia mengungkapkan BumDes hadir untuk menstabilkan harga sebab setelah kehadiran BumDes harga-harga mengikuti BumDes yakni Rp12.500 per kilogram.
“Petani tidak harus menjual hasil panennya ke BumDes, jika ada harga yang lebih tinggi dari BumDes silahkan saja,” ungkapnya. (GOS/RED)