MANOKWARI, papuaku.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Papua Barat memperoleh wilayah bebas korupsi (WBK) atau wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di tahun 2022 meski tertatih-tatih.
Hal tersebut Kakanwil Kemenkumham Papua Barat utarakan saat pencanangan komitmen bersama untuk pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2023, Rabu (25/1/2023).
Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman, S.Sos, S.H, M.Si mengatakan banyak sekali persyaratan administrasi yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.
“Makanya saya bilang agak tertaih-tatih namun akhirnya terpenuhi juga hingga 100 persen,” ujarnya.
Ia berharap di tahun 2023 ada penambahan jumlah satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK.
“Tahun 2022 ada 2 satker yakni kantor imigrasi Sorong dan Manokwari. Namun di 2023 Lapas Rutan di Papua Barat minimal 2 atau 3 yang mendapat predikat WBK,” harapnya.
Ia menyebutkan pembangunan zona integritas lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, tepat, ber kepastian dan ber kemanfaatan.
“Adapun bagaimana mekanismenya, Pemasyarakatan maupun Imigrasi yang akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan,” sebutnya.
Ia mengungkapkan pencapaian yang telah Kemenkumham Papua Barat raih merupakan hasil yang baik. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan organisasi.
“Sehingga butuh komitmen yang sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi,” ungkapnya.
Kakanwil Kemenkumham Papua Barat meyakini seluruh jajarannya telah memiliki modal dalam membangun zona integritas.
“Gunakan modal tersebut untuk terus merawat apa yang telah terbangun selama tahun 2022,” katanya. (RED)
 Papua Barat memperoleh wilayah bebas korupsi (WBK) atau wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di tahun 2022 meski tertatih-tatih.){kind=link}