MANOKWARI, papuaku.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat telah melakukan pemetaan resiko Pemilu 2024 mendatang. Kepala BPKP Papua Barat, Zainuri mengatakan pemetaan resiko agar tidak ada kejadian yang berpotensi mengancam keberlangsungan Pemilu 2024.
“Kita telah melakukan pemetaan resiko, Setelah mendapat pemetaan resiko tersebut, kita sampaikan ke masing KPU pada kabupaten kota se-Papua Barat sehingga pada saat pelaksanaan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya, Jumat (28/10/2022).
Ia menyebutkan bahwa tahun 2023 sudah masuk dalam tahun politik. BPKP Papua Barat akan turun langsung untuk melakukan pengawasan persiapan pemilu tersebut mulai dari pengadaan logistik dan segala macam, kemudian pendistribusiannya.
“Pusat pasti akan mengintruksikan itu,” sebutnya.
Ia menjelaskan pemetaan resiko misalnya kegagalan KPU dalam sosialisasi kepada masyarakat. Upaya mengurangi kegagalan tersebut, KPU harus mempersiapkan apa yang dilakukan di tahun 2023 jelang pemilu 2024.
Selain itu, ada pula resiko terkait pengeluaran belanja yang tidak ada atau fiktif. Hal tersebut telah disampaikan oleh BPKP. “Jangan sampai pas tahun depan KPU buru-buru dan membuat belanja fiktif. Itu banyak kejadian bukan hanya di Papua Barat, di luar juga banyak,” ucap Zainuri.
Zainuri menuturkan pihaknya telah membicarakan hal tersebut terkait manajemen resiko dengan KPU kabupaten kota se-Papua Barat.
“Tim kita sudah turun, supaya jaga-jaga dulu. Kalau sudah diinformasikan di awal dan nanti KPU tetap tidak melaksanakan maka resiko tanggung sendiri,” tuturnya.
“Tahun depan akan kita periksa apakah yang kita sarankan terkait dengan resiko-resiko sudah ditindaklanjuti atau belum. Kita lakukan secara bertahap. Sekarang kita ingatkan terlebih dahulu dan kemudian pelaksanaan kita lakukan pengawasan,” katanya menambahkan.
Zainuri mengakui bahwa belum ada penentuan waktu pengawasan, namun nomenklaturnya sudah ada. Kemungkinan pertengahan tahun 2023 sudah mulai pengawasan. (RED)
 Papua Barat telah melakukan pemetaan resiko Pemilu 2024 mendatang. Kepala BPKP Papua Barat, Zainuri mengatakan pemetaan resiko agar tidak ada kejadian yang berpotensi mengancam keberlangsungan Pemilu 2024.){kind=link}