RAJA AMPAT, papuaku.com – Balai Guru Penggerak (BGP) Papua Barat melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) program sekolah penggerak angkatan pertama tahun kedua dan angkatan kedua tahun pertama, Jumat (21/10/2022).
Pada kegiatan tersebut, turut hadir fasilitator program sekolah penggerak, Dinas Pendidikan Provinsi, kabupaten dan kota pelaksana sekolah penggerak angkatan pertama dan kedua.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat, Juhairiah Sarifudin S.E MM mengatakan perlu adanya perubahan dalam transformasi pendidikan khususnya melalui program sekolah penggerak.
“Raja Ampat sebagai daerah pelaksana program sekolah penggerak angkatan ke tiga,” ujarnya.
Ia menyebutkan program sekolah penggerak untuk mendorong para guru melakukan perubahan guna memajukan kualitas dari sistem pembelajaran di dalam kelas.
“Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan tanggung jawab negara dalam memberikan hak dan pelatihan yang sama kepada semua warga negara,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala BGP Papua Barat, Tuning Supriyadi M.Pd mengatakan balai guru penggerak yang mana sebagai UPT akan mengawal program implementasi kurikulum merdeka.
“Kita akan kawal program implementasi kurikulum merdeka baik dari jalur PSP maupun mandiri,” katanya.
Ia berharap melalui komitmen bersama mampu berkolaborasi dalam sinkronisasi program layanan pendidikan.
“Komitmen bersama ini bisa mensinkronkan program layanan pendidikan baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota,” tukasnya. (RED)
 Papua Barat melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) program sekolah penggerak angkatan pertama tahun kedua dan angkatan kedua tahun pertama, Jumat (21/10/2022).){kind=link}